Latar Belakang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai dampak pengenaan tarif terbaru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4). Sri Mulyani menyoroti tarif resiprokal yang disampaikan AS terhadap 60 negara, menilai bahwa cara penghitungan tarif tersebut sulit dipahami oleh para ekonom.
Fakta Penting
Presiden Trump meluncurkan “tarif timbal balik” melalui Rencana Adil dan Timbal Balik (FRP) sejak Februari 2025. Namun, rencana ini tidak sesuai dengan definisi timbal balik yang wajar dan melanggar mekanisme WTO. Para ahli menyarankan bahwa tindakan ini dapat mengancam stabilitas perdagangan multilateral dan meningkatkan tindakan unilateral negara-negara.
Dampak
Kebijakan FRP Trump bertabrakan dengan hukum internasional, terutama Pasal 22.4 Kesepakatan Penyelesaian Sengketa WTO. Tarif yang diusulkan tidak hanya diskriminatif tetapi juga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar WTO. Ini menunjukkan bahwa AS telah melanggar janji yang diberikan selama Putaran Uruguay 1986-1994.
Penutup
Dengan melanggar hukum internasional, kebijakan Trump tidak hanya mengancam sistem perdagangan global tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan WTO. Krisis ini mungkin menjadi ujian terberat bagi organisasi sejak didirikan.
