Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut dana transfer ke daerah selama ini kerap menjadi bahan bancakan untuk kebutuhan yang tidak perlu bahkan dikorupsi. Untuk itu efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat penting untuk mencegah hal tersebut.
“Kalau sudah mau masuk APBD dibahas dengan DPRD, ada kemudian pokir-pokir (pokok pikiran), ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD, untuk check and balances oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktek-praktek yang maaf dalam tenaga politik, kolusi,” kata Tito di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
