Di era yang serba terhubung ini, konektivitas digital telah berubah dari sekadar kemewahan menjadi kebutuhan pokok. Ia adalah jalan tol menuju pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan informasi.
Namun, di balik percepatan transformasi digital Indonesia, tantangan besar masih membayangi, yakni kesenjangan akses yang lebar antara wilayah perkotaan dan pelosok negeri. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seringkali terisolasi dari gelombang kemajuan ini, membuat masyarakatnya berisiko tertinggal dalam kompetisi global.
Membangun infrastruktur digital hingga ke ujung nusantara bukanlah tugas yang dapat dipikul oleh pemerintah sendirian. Butuh kekuatan kolektif dari sebuah ekosistem kolaborasi. Di satu sisi, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital RI (bakti komdigi) berperan sebagai regulator dan inisiator program Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T.
