Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( esdm ) Nomor 14 Tahun 2025, yang dijadwalkan berlaku efektif pada 3 Juli 2025, menandai sebuah titik krusial dalam dinamika sektor hulu migas nasional.
Regulasi ini, yang secara eksplisit menargetkan sumur minyak rakyat eksisting untuk dilegalisasi sembari secara tegas melarang pembukaan sumur baru, mencerminkan upaya pemerintah dalam menanggapi kompleksitas praktik pengeboran ilegal yang telah lama berlangsung.
Meskipun dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan strategis mulai dari pelestarian lingkungan dan keselamatan teknis, mitigasi konflik hukum, hingga peningkatan lifting nasional dan penerimaan negara kebijakan ini menuntut analisis kritis yang mendalam terhadap potensi manfaat dan risiko inherennya, sekaligus memicu komparasi dengan praktik negara tetangga seperti Malaysia.
