Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, menandai pengakhiran masa jabatannya yang kontroversial. Putusan ini diumumkan secara langsung oleh Kepala Pengadilan Sementara Moon Hyung-bae pada Jumat (4/4/2025), mengejutkan publik dan menetapkan langkah selanjutnya untuk Korsel.
Latar Belakang
Pemakzulan Yoon Suk Yeol terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024, yang dinilai melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Mahkamah Konstitusi menilai tindakan tersebut tidak proporsional dan merugikan masyarakat.
Fakta Penting
– Putusan pemakzulan ini diambil dengan suara mayoritas, menunjukkan adanya konsensus yang kuat di antara para hakim.
– Yoon Suk Yeol segera dicopot dari jabatannya, dan Korsel diwajibkan mengadakan pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari.
– Pemberitaan ini disiarkan langsung oleh televisi dan ditanggapi dengan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak.
Dampak
Pemakzulan Yoon Suk Yeol tidak hanya menjadi titik puncak dari kontroversi yang melingkupi kebijakannya, tetapi juga menandai era baru dalam politik Korea Selatan. Pemilihan presiden dadakan yang diwajibkan oleh putusan MK ini diharapkan dapat mengembalikan kestabilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Penutup
Dengan penghapusan jabatan Yoon Suk Yeol, Korsel kini berhadapan dengan tantangan untuk memilih pemimpin baru yang dapat mengatasi isu-isu krusial yang ada. Apakah pemilihan dadakan ini akan memberikan solusi jangka panjang atau hanya menunda masalah, hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
