Prabowo: Polisi-TNI Tindak Tegas Perusakan dan Penjarahan di Tengah Gelombang Demo
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan mengejutkan terkait gelombang demonstrasi yang merebak di Jakarta dan beberapa daerah Indonesia. Dalam keterangan resmi di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa negara menjamin dan menghormati hak warga dalam mengemukakan pendapat. Namun, dia juga mengancam tindakan tegas terhadap perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam aksi demo.
Latar Belakang
Prabowo mengutip United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan UU 9 tahun 1998 sebagai landasan hukum untuk menghormati kebebasan berpendapat. Namun, dia menyoroti kericuhan yang terjadi dalam beberapa aksi demonstrasi, yang menurutnya telah melanggar hukum. “Negara berhak melakukan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran hukum,” ujar Prabowo dengan tegas.
Fakta Penting
1. Perintah Tegas: Prabowo memerintahkan Polisi dan TNI untuk memberikan tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan dan penjarahan.
2. Hukum Internasional: Pernyataan ini didukung oleh landasan hukum internasional dan domestik, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keamanan publik.
3. Dampak Sosial: Pernyataan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, mulai dari pihak yang mendukung tindakan tegas hingga kelompok yang khawatir atas pengurangan ruang kebebasan berekspresi.
Penutup
Pernyataan Prabowo menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks gelombang demonstrasi yang semakin intensif. Sementara pemerintah menegaskan komitmen terhadap hukum dan keamanan, masyarakat tetap memantau dampak sosial dan politik dari kebijakan ini. Pertanyaannya, apakah tindakan tegas ini akan menjadi langkah awal dalam mengakhiri kericuhan, atau justru memicu ketegangan lebih lanjut?
