PDIP 2025-2030 Resmi Diterima Kemenkum dengan Megawati dan Hasto sebagai Pemimpin
Kementerian Hukum (Kemenkum) menetapkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. Acara penyerahan Surat Keputusan (SK) dilaksanakan di Jakarta, Kamis (11/9/2025), dengan hadirnya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima SK tersebut bersama sejumlah pengurus DPP, termasuk Andreas Hugo Pareira dan Komarudin Watubun. Keputusan ini meneguhkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya.
Proses dan Signifikansi Penyerahan SK
Penyerahan SK dilakukan secara resmi, menandakan legalitas kepengurusan PDIP. Dua SK diserahkan kepada jajaran pengurus, menegaskan validitas organisasi untuk periode lima tahun ke depan. Acara ini menjadi momentum penting dalam sejarah PDIP.
Perspektif untuk Pemilu dan Politik Nasional
Dengan kepengurusan yang resmi diterima Kemenkum, PDIP dipercaya akan lebih kuat dalam menyongsong pemilu mendatang. Megawati dan Hasto akan menjadi garda terdepan dalam meraih simpati publik dan memperkuat posisi partai di tingkat nasional.
Langkah ini juga diharapkan menjadi pijakan solid bagi PDIP dalam mempengaruhi arus politik Indonesia, sekaligus memastikan partai tetap relevan dalam konteks perpolitikan modern.
