Orang selalu bilang ekonomi itu bukan matematika. Tapi orang lupa, ekonomi juga bukan sihir. Ia berada di ruang abu-abu di antaranya. Dan di ruang abu-abu itu mestinya tumbuh demokrasi hijau; Green Democracy,
Meminjam terminologi Ketua DPD-RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam bukunya ‘Green Democracy (2024)’, yang menekankan pertumbuhan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan bergerak dari bawah ke atas. Dari desa ke kota., dari sawah ke pabrik, dari pasar tradisional ke mal.
Oleh karena itu, pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 25% dalam APBN 2026 bukan hanya soal teknis fiskal. Ia adalah bentuk nyata distorsi terhadap pergerakan supply uang (M2) yang seharusnya mengalir sampai ke daerah. Dan lebih jauh lagi, ia mendistorsi konstitusi serta menyalahi hakikat Green Democracy itu sendiri. Bagaimana mungkin pertumbuhan dikatakan sehat jika denyut ekonominya diputus di arteri paling ujung?
