Latar Belakang
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan respons positif terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memenjarakan para koruptor di pulau-pulau terpencil. Dalam keterangan tertulisnya, Willy Aditya menekankan bahwa usulan ini tidak hanya fokus pada napi koruptor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan sistem lembaga permasyarakatan yang saat ini menghadapi masalah over kapasitas.
Fakta Penting
Angka mengejutkan menunjukkan bahwa dari 525 lokasi lapas dan rutan yang ada di 33 Kanwil Pemasyarakatan, over kapasitas mencapai lebih dari 100%. Hal ini menandakan urgensi dalam mencari solusi inovatif untuk mengurangi beban sistem. Dengan kekayaan alam maritim Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Willy Aditya melihat potensi besar dalam merehabilitasi beberapa pulau sebagai pusat permasyarakatan alternatif.
Dampak
Rencana ini, jika direalisasikan, tidak hanya akan mengatasi masalah over kapasitas lapas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap sistem hukuman yang lebih efektif. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia, menjadi titik perhatian penting.
Penutup
Dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap ide penjara di pulau terpencil menandakan langkah nyata dalam perbaikan sistem permasyarakatan. Pertanyaannya, apakah rencana ini bisa menjadi solusi jangka panjang atau hanya menjadi langkah sementara dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia? 🤔
