Latar Belakang
Rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI digegerkan oleh aksi masyarakat yang menolak proses tertutup. Di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025), tiga anggota Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam rapat tersebut dan meminta agar dihentikan.
Fakta Penting
Masyarakat menuding rapat panja ruu tni tidak transparan dan melanggar prinsip partisipasi publik. Salah satu anggota koalisi, Andrie, mengatakan, “Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai ini diadakan tertutup.” Aksi ini menandai ketidakpuasan masyarakat terhadap proses legislatif yang diklaim tidak melibatkan stakeholders.
Dampak
Aksi ini tidak hanya mengekspos kekhawatiran publik terhadap RUU TNI, tetapi juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses legislatif. Dengan geruduk ruang rapat, masyarakat mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tidak akan diam terhadap kebijakan yang dinilai merugikan.
Penutup
Gerakan Koalisi Sipil menunjukkan bahwa masyarakat siap bertindak untuk memastikan keadilan dan transparansi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemerintah dan DPR RI akan memperhatikan aspirasi publik ini?
