Latar Belakang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menerima pengajuan izin dari bupati indramayu, Lucky Hakim, yang pergi liburan ke Jepang tanpa izin. Sebagai tanggapan, Bima Arya akan segera memanggil Lucky Hakim setelah ia kembali ke Indonesia dan mulai aktivitas di Indramayu.
Fakta Penting
Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) wajib mendapatkan izin dari Mendagri sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lucky Hakim, sebagai Bupati Indramayu, diduga melanggar aturan tersebut dengan pergi liburan ke Jepang tanpa izin.
Dampak
Keputusan Kemendagri ini menandai upaya pemerintah untuk memastikan kewajiban kepala daerah dijalankan dengan baik. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat daerah untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Penutup
Kemendagri Segera Panggil Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin menjadi contoh bahwa setiap langkah yang diambil para pejabat harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan ini, pemerintah meneguhkan pentingnya disiplin dan kewajiban dalam menjalankan tugas publik.
