Imparsial melontarkan kritik soal keterlibatan sejumlah personel TNI dalam penindakan tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Imparsial menilai pelibatan militer dalam penindakan tersebut sebagai penyimpangan kewenangan.
“Imparsial memandang tindakan ini bukan hanya keliru secara politik, tetapi juga mencerminkan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan, serta penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional dalam konteks penegakan hukum,” kata Direktur Imparsial , Ardi Manto Adiputra kepada wartawan, Sabtu (22/11/2025).
Imparsial menganggap operasi penegakan hukum seperti penertiban tambang ilegal merupakan kewenangan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Dia mengatakan TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara yang seharusnya berfokus pada ancaman perang yang semakin kompleks sebagaimana amanat konstitusi dan UU TNI.
