Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengkritik keputusan KPK yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tengggara (Sultra). Saut menilai KPK tidak transparan dalam penerbitan SP3 kasus itu.
“Pemberantasan korupsi kan syaratnya harus transparan, apa yang Anda lakukan publik harus tahu apalagi sudah penyidikannya. Kenapa baru sekarang ini aja sudah jadi pertanyaan,” kata Saut saat dihubungi, Senin (29/12/2025).
KPK menerbitkan SP3 di kasus yang merugikan negara Rp 2,7 triliun itu pada Desember 2024. Saut mengatakan KPK harus terbuka dalam memberikan penjelasan kepada publik terkait pilihan dalam menghentikan penyidikan suatu perkara.
