Latar Belakang
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin publik tidak perlu khawatir terkait revisi UU TNI atau RUU TNI yang diragukan dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dan mencampuri BUMN. Dasco menegaskan DPR telah intensif membahas RUU TNI dengan Koalisi Masyarakat Sipil, memastikan penyeleksian poin-poin yang diperbolehkan dan dilarang.
Fakta Penting
“Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear ya di DPR. Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak,” kata Dasco di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Ia menambahkan, DPR telah memastikan ruang lingkup RUU TNI tidak akan melanggar kewenangan TNI dan BUMN.
Dampak
Janji DPR ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan masyarakat terhadap revisi UU TNI. Namun, sejumlah observer menyoroti perlunya transparansi lebih lanjut dalam proses pengesahan RUU TNI untuk memastikan kepentingan publik terjaga.
DPR Janji Masukan RUU TNI dari Koalisi Sipil Diterapkan, Termasuk soal BUMN
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tak khawatir mengenai revisi UU TNI atau RUU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI dan merambah ke BUMN. Dasco mengatakan DPR telah membahas RUU TNI bersama aktivis dan telah menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak.
“Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear ya di DPR. Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak,” kata Dasco di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Penutup
Dengan komitmen ini, DPR menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan TNI dan BUMN, namun tetap perlu pemantauan lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang adil dan transparan.
