[DPR Hentikan Tunjangan, Pangkas Fasilitas: Langkah Berani yang Menuai Pujian]

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat. Kebijakan DPR merespons tuntutan rakyat tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik.

Hairunnas memandang gejolak sosial dan politik yang melanda Indonesia pasca demonstrasi besar akhir Agustus 2025, memaksa negara membuka ruang baru bagi dialog. Terutama, menyikapi aspirasi publik yang dituangkan dalam paket tuntutan ’17+8 Tuntutan Rakyat’.

Sehingga menurutnya pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan perwakilan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Rabu (3/9) lalu, dan di tengah situasi krisis legitimasi politik memang patut diapresiasi.