Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan penanganan unjuk rasa. Kini, model pelayanan unjuk rasa Polri menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.
Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada negara maju, khususnya Inggris. Di mana, negara tersebut telah memiliki ‘Code of Conduct’ pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pelayanan unjuk rasa, katanya, juga harus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi. “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).
