Latar Belakang
Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pemilihan kepala daerah yang tidak digelar secara langsung, dengan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Menurut Bahlil, usulan ini sebenarnya sudah lama disampaikan oleh partainya.
Fakta Penting
Bahlil mengungkapkan bahwa ia sudah menyinggung pentingnya penataan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang politik sejak HUT Golkar pada Desember tahun lalu. “Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” kata Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).
Selain itu, Bahlil juga menyebut bahwa salah satu opsi yang sedang dirumuskan di Golkar adalah pemilihan kepala daerah melalui DPR (DPRD). “Yang saya masukkan itu adalah secara keseluruhan, baik kita pileg, pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Salah satu opsi yang sedang kami rumuskan di Golkar, ada beberapa opsi. Salah satu opsinya itu adalah memang pemilihan itu dilakukan lewat DPR (DPRD),” tambahnya.
Dampak
Usulan ini dapat menjadi langkah penting dalam mereformasi sistem demokrasi Indonesia. Namun, muncul pertanyaan apakah pilihan melalui DPR akan lebih efektif atau justru menambah kompleksitas dalam sistem pemerintahan.
[Tag: Politik, DPR, Pilkada, Gubernur, Pileg, Golkar, PKB, Cak Imin, Bahlil Lahadalia, Prabowo Subianto]
