Latar Belakang
Empat hari sebelum kemerdekaan Indonesia, Pati menjadi epicenter gelombang aksi demonstrasi yang mengejutkan. Aksi tersebut tidak hanya ditopang oleh arogansi Bupati, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Namun, fenomena ini tidak terjadi di Pati semata. Data menunjukkan, di daerah seperti Cirebon, Semarang, Jombang, dan Bone, kenaikan PBB bahkan mencapai 1202%, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dampak serupa di daerah lain.
Fakta Penting
Kenaikan drastis PBB di berbagai daerah tersebut mencerminkan masalah fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meski diharapkan memberikan kemandirian dan percepatan pembangunan, otonomi daerah justru tidak mampu mengatasi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Minimnya kewenangan yang diberikan, ditambah dengan peraturan sektoral yang kompleks, menjadi batu sandungan utama.
Dampak Sosial dan Politik
Gelombang protes PBB di Pati dan daerah lain menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan daerah yang dianggap tidak pro-masyarakat. Ini juga menjadi pertanda bahwa otonomi daerah perlu direformasi secara radikal untuk memastikan kewenangan yang diberikan tidak hanya sebatas formalitas. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemerintah pusat siap memberikan kewenangan yang nyata kepada daerah, ataukah otonomi daerah akan terus menjadi janji kosong yang tidak pernah terwujud?
