Ramadan adalah bulan yang selalu dikaitkan dengan kesucian, pengendalian diri, dan kejujuran. Nilai-nilai ini menjadi esensi utama dalam menjalankan ibadah puasa, di mana umat Islam diajarkan untuk menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu, termasuk dorongan untuk berbuat curang atau mengambil hak orang lain. Di sisi lain, realitas pemberantasan korupsi di Indonesia tampak berlawanan dengan semangat Ramadan. Meski setiap tahun pemerintah dan berbagai lembaga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, praktik korupsi tetap merajalela, bahkan pada bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momentum refleksi moral bagi para pejabat publik.
Fenomena korupsi di Indonesia seolah sudah menjadi budaya yang sulit diberantas. Berbagai kasus besar yang terungkap membuktikan bahwa korupsi tidak lagi sekadar praktik individu, tetapi telah menjadi bagian dari sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat tinggi hingga jaringan bisnis dan birokrasi. Ironisnya, pada bulan Ramadan, ketika masyarakat diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai kejujuran dan kebaikan, kasus-kasus korupsi tetap saja terungkap. Terbaru, 8 pejabat di Ogam Komering Ulu (OKU) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, beberapa pejabat yang terbukti korup justru menunjukkan kesalehan simbolik dengan aktif dalam kegiatan keagamaan, seolah hendak menutupi keburukan mereka dengan citra religius.
