Subjudul: Anggota DPR Dorong Solusi Holistik untuk Masalah Keracunan MBG
Pemerintah telah menginstruksikan pemasangan CCTV di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terhubung ke pusat, serta mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Ini merupakan langkah untuk menanggulangi maraknya kasus keracunan makanan. Namun, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyoroti bahwa upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pemasangan alat atau sertifikasi semata.
Subjudul: Solusi yang Lebih Komprehensif Diperlukan
Nurhadi mengemukakan bahwa pembenahan sistem harus melibatkan pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan pembinaan SDM penyelenggara. “Itu (pemasangan CCTV-SLHS) langkah penting untuk memperbaiki sistem. Tetapi kami juga menilai penanganan tidak boleh berhenti pada pemasangan alat atau sertifikasi semata,” ujarnya.
Subjudul: Dampak Sosial dan Politik yang Signifikan
Langkah ini tidak hanya mempengaruhi kualitas layanan MBG, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Dengan adanya CCTV dan SLHS, diharapkan transparansi dan akuntabilitas semakin terjaga. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh, upaya ini mungkin tidak akan memberikan dampak jangka panjang.
Penutup: Pertanyaan untuk Masa Depan
Apa langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah untuk memastikan program MBG lebih aman dan berkualitas? Dengan solusi holistik, harapan masyarakat atas program ini dapat terwujud.
