Berita

Eks Dirjen Sebut Jurist Tan Bisa Bikin Pejabat Kemendikbud Era Nadiem Dicopot – Update 1

×

Eks Dirjen Sebut Jurist Tan Bisa Bikin Pejabat Kemendikbud Era Nadiem Dicopot – Update 1

Sebarkan artikel ini
Eks Dirjen Sebut Jurist Tan Bisa Bikin Pejabat Kemendikbud Era Nadiem Dicopot - Update 1
Eks Dirjen Sebut Jurist Tan Bisa Bikin Pejabat Kemendikbud Era Nadiem Dicopot – Update 1

Saksi di Kasus Korupsi Laptop, Eks Dirjen Hamid Muhammad Ungkap Otoritas Jurist Tan
Mantan Dirjen Paudasmen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad, memberikan testimonial mengejutkan dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hamid menyebut mantan staf khusus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan, memiliki kewenangan besar dalam urusan teknologi informasi, anggaran, regulasi, hingga SDM. Lebih jauh, Hamid mengklaim Jurist Tan memiliki kekuatan untuk membuat pejabat dicopot.
Latar Belakang Kasus
Sidang ini menyeret Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar 2020-2021, dan Mulyatsyah, Direktur SMP 2020, sebagai terdakwa. Mereka diduga terlibat dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook, yang menjadi sorotan publik karena dugaan penggunaan anggaran tidak transparan.
Fakta Penting
Hamid Muhammad sebagai saksi ahli menyebut Jurist Tan memiliki otoritas yang tidak biasa dalam struktur organisasi Kemendikbudristek. Kewenangan tersebut mencakup domain teknologi informasi, anggaran, regulasi, hingga SDM. Klaim Hamid bahwa Jurist Tan mampu menggulingkan pejabat menambah lapisan misteri pada kasus ini.
Dampak
Pernyataan Hamid tidak hanya mengguncangkan internal Kemendikbudristek, tetapi juga memicu pertanyaan tentang transparansi dan mekanisme pengawasan di lembaga tersebut. Kasus ini menjadi reminder penting tentang perlunya akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.
Penutup
Kasus korupsi laptop Chromebook terus mengekspos masalah-masalah dalam sistem pemerintahan. Dengan terkuaknya peran Jurist Tan, pertanyaan muncul: seberapa besar pengaruh individu dalam struktur kementerian, dan bagaimana mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *