Menteri Pelindungan Pekerja Migran RI, Mukhtarudin menekankan prioritas KemenP2MI adalah memperkuat pelindungan PMI sepanjang pra hingga purna penempatan, bukan sekadar menambah jumlah. Ia menekankan zero tolerance terhadap pelanggaran dan pentingnya integritas aparatur sebagai kunci pelayanan publik yang bermartabat.
Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi nasional bersama peserta BP3MI se-Indonesia di Kantor KP2MI, Jakarta (24/11), Mukhtarudin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto meminta pelindungan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan.
Ia menyebut 80 persen persoalan PMI muncul di tahap rekrutmen, sehingga BP3MI harus memastikan pendaftaran hingga penempatan berlangsung transparan dan sesuai prosedur, tanpa kolusi atau pelolosan calon yang tidak memenuhi syarat.
