Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mendesak pemerintah pusat dan Pertamina membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum untuk menindak tegas praktik mafia BBM subsidi. Mafia BBM subsidi disebut marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
Andre mulanya menyoroti persoalan antrean panjang BBM yang tak kunjung selesai, meski kuota BBM subsidi untuk Sumatera Barat telah ditambah 15% pada November ini, saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR bersama jajaran Direktur Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
“Kuota sudah naik, SAM sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrian masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut, Rabu (19/11/2025).
