Latar Belakang
KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lain sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap para bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau. Dugaan praktik pemerasan ini juga dikabarkan terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas lainnya di Pemprov Riau, yang saat ini sedang diusut oleh KPK.
Fakta Penting
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pihak KPK saat ini tengah menyelidiki apakah praktik pemerasan juga dilakukan terhadap dinas lainnya. “Apakah dilakukan juga (pemerasan) terhadap dinas yang lain, ini yang sedang kita dalami,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Selain itu, Asep juga menambahkan bahwa kasus ini dikumpulkan dinas per dinas, seperti yang terjadi di Dinas PUPR yang memiliki banyak SKPD. “Karena ini kan dikumpulkan dinas per dinas seperti Dinas PUPR ini banyak sekali dinasnya,” tambahnya.
Dampak
Kasus ini tidak hanya mengguncang Pemprov Riau, namun juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan. Masyarakat Riau menantikan hasil penyelidikan KPK untuk memastikan keadilan dan pemberantasan korupsi di daerah tersebut.
Penutup
Dengan adanya kasus ini, KPK kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, seberapa jauh kerusakan yang sudah terjadi dan bagaimana cara memulihkannya.
