Legislator Minta Kepala BGN Tunjuk Politisi yang Minta Jatah Dapur MBG
Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti isu kontroversial seputar kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh politisi. Dalam rapat kerja dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Sahidin meminta BGN untuk menunjuk langsung individu yang terlibat jika dugaan tersebut benar terjadi.
Latar Belakang
Sahidin mengungkapkan ketidaknyamanannya atas dugaan bahwa politisi meminta jatah pengelolaan SPPG, yang seharusnya menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Program ini, yang merupakan inisiatif presiden, ditargetkan rampung pada 2025 dan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fakta Penting
Sahidin menekankan pentingnya kejelasan dalam implementasi program MBG. “BGN ini program presiden, bagaimana ini bisa selesai cepat, bagaimana 2025 ini targetnya tercapai karena multi efeknya ya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam rapat. Namun, ia juga menyebutkan bahwa anggota dewan merasa tidak nyaman dengan dugaan politisi yang terlibat dalam pengurusan SPPG.
Dampak
Isu ini tidak hanya menyangkut efektivitas program MBG, tetapi juga mengangkat pertanyaan tentang transparansi dan keterlibatan politisi dalam urusan publik. Dengan meminta BGN untuk menunjuk individu yang terlibat, Sahidin berharap dapat memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penutup
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program pemerintah. Dengan menangani isu ini secara tegas, pemerintah diharapkan dapat memastikan program MBG mencapai targetnya pada 2025 dan memberikan dampak positif yang nyata bagi warga negara.
