Beberapa waktu yang lalu, Ombudsman RI menegaskan pentingnya pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Program revitalisasi sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2025, tentang “percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran”.
Inpres tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kemendikdasmen, namun juga diintruksikan kepada 12 kementerian terkait, kepala staf kepresidenan, kepala komunikasi kepresidenan, kepala badan siber dan sandi negara, kepala badan informasi geospasial, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta para gubernur dan bupati/wali kota.
