Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendengar adanya isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus. Saat ini, Herman mengaku dalam posisi menunggu peraturan presiden (Perpres) jika kebijakan itu benar diambil.
“Portofolio kementerian dan lembaga adalah hak dan kewenangan Presiden, oleh karenanya kita tunggu saja Perpresnya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut, tetapi untuk mengetahui kebenaranya silakan ditanyakan kepada pemerintah,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Herman Khaeron mengatakan pemerintah pasti mempertimbangkan urgensi jika kebijakan itu benar dilakukan. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
