BP Haji Siap Menjadi Kementerian Baru
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) memiliki peluang besar untuk menjadi kementerian baru. Ini terungkap dalam pembahasan revisi Undang-Undang Haji. “Cukup besar,” kata Marwan, saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Latar Belakang
BP Haji saat ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Konversi statusnya menjadi kementerian diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan.
Fakta Penting
Revisi UU Haji menjadi landasan penting untuk perubahan ini. Marwan menambahkan bahwa diskusi mengenai perubahan status BP Haji sedang dalam tahap awal dan仨 perlu didukung oleh analisis komprehensif.
Dampak
Jika terwujud, perubahan ini dapat memberikan dampak signifikan pada sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Peningkatan koordinasi dan akuntabilitas adalah beberapa di antara manfaat yang diharapkan.
Penutup
Peluang BP Haji menjadi kementerian baru bukan hanya menjanjikan, tetapi juga menjadi indikator penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas ibadah haji bagi jemaah. Apakah ini menjadi langkah yang tepat? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
