Latar Belakang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi juga strategi penting untuk bersaing di pasar global.
Fakta Penting
Pernyataan tersebut diluncurkan selama Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, dan Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (11/8/2025).
Mendagri menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan bentuk orientasi agama tertentu, melainkan pertarungan ekonomi global. “Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Dampak
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
