Latar Belakang
Rapat Komisi I DPR dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, sempat digeruduk dan dilaporkan ke polisi. Meski mendapat kritik keras, rapat ini tetap dilanjutkan. RUU TNI ini mendapatkan kecaman karena dinilai diproses secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat dan dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.
Fakta Penting
RUU TNI yang sedang dibahas memungkinkan prajurit TNI untuk menempati jabatan di lembaga sipil. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkap bahwa 16 kementerian atau lembaga sudah final dirundingkan oleh Panja RUU TNI. Namun, masyarakat menolak keras RUU ini karena khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang sebelumnya ditiadakan sebagai bagian dari reformasi.
Dampak
Protes yang terjadi di Hotel Fairmont Jakarta menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap proses pembahasan RUU TNI. Ketidaktransparan dalam penyusunan RUU ini menjadi sorotan utama, serta risiko penguatan peran TNI di luar tugas pertahanan dan keamanan. Pemerintah dan DPR diminta untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan RUU TNI.
Penutup
Bagaimana dampak RUU TNI ini terhadap demokrasi Indonesia? Protes yang terjadi menjadi peringatan bahwa revisi undang-undang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat harus melibatkan semua pihak secara transparan.
