Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan nota kesepahamanan atau MoU dengan 20 kementerian dan lembaga, termasuk Polri. Menteri Hukum Supratma Andi Agtas mengatakan Kemenkum ingin setiap program pemerintah mendapat perizinan hukum lebih cepat.
“Saya ingin mengajak kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara yang lain untuk terus berkoordinasi, terutama dalam penyusunan suatu rancangan peraturan pemerintah untuk kita bekerjasama menghindari terlalu banyaknya izin prakarsa yang harus selalu dibuat,” kata Supratman dalam sambutannya saat MoU di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
